Langsung ke konten utama

Mari rubah pola pikir kita.

Sudah saatnya teman teman kita rubah pola pikir untuk menajdi pencipta lapangan kerja bukan lagi sebagai pencari lapangan kerja. Lihat saja artikel Kompas dibawah ini


Tahun 2010 Masih Akan Banyak Pengangguran
Menjelang malam, pekerja di pengasinan ikan di Desa Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, menutup ikan asin yang sedang dijemur agar terhindar dari hujan, Kamis (11/9). Pada musim ikan, pekerja harian di pengasinan ikan bisa meraih upah sekitar Rp 25.000, plus uang lembur dan makan. Namun, bila musim barat datang, selama sekitar tiga bulan mereka menganggur.
Minggu, 2 Agustus 2009 | 14:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 ditargetkan 5 persen. Ini realistis, tetapi tidak cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang memasuki usia kerja. "Tingkat pengangguran dan kemiskinan masing tinggi, yaitu sebesar 8-10 persen untuk pengangguran dan 12-14 persen untuk tingkat kemiskinan," kata Sunarsip, Kepala Ekonom Indonesian Economic Intelligence (IEI), di kantor IEI Jakarta, Minggu (2/8).

Untuk menjaga pertumbuhan 5 persen, menurut Sunarsip, pemerintah mesti memerhatikan beberapa hal, yakni mengusahakan inflasi berkisar 4-6 persen. Suku bunga BI Rate relatif rendah, yakni 5-7 persen. Defisit APBN 1-2 persen. Harga minyak mentah 60-80 dollar AS per barrel, dan kurs rupiah Rp 9.700-Rp 10.200 per dollar AS.

Selain itu, lanjut Sunarsip, pemerintah masih akan melanjutkan sejumlah program subsidi dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin. "Namun, besaran subsidinya akan berkurang dan mekanismenya akan berubah dari subsidi harga ke targeted subsidies," tandasnya.


ONE
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

RUU Pemda Disetujui DPR

Paripurna DPR Setujui Revisi UU Pilkada dan RUU Pemda Menjadi UU 17-02-2015 /  PARIPURNA Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/2) menyetujui revisi UU Pilkada dan UU Pemda menjadi UU. “Kami ingin menanyakan kepada siding dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pilkada, dan RUU tentang Perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang,?” tanya pimpinan Rapat Paripurna Wakil Ketua DPR Fadli Zon “Setuju…,” jawab anggota dewan, dan palu diketuk. Sebelumnya, dalan laporannya dihadapan sidang Rapat Paripurna, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menjelaskan, terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pilkada, dalam pembicaraan Tk I di Komisi II dicapai beberapa hal, diantaranya, terkait pemilihan secara berpasangan, Komisi II dan DPR berhasil memutuskan bahwa pengajuan dilakukan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Tahun 2015

Salah satu penyelenggara Pemilu selain KPU adalah Badan Pengawas Pemilu, atau yang biasa disebut dengan Bawaslu. Merupakan lembaga yang diamanahkan oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum di Seluruh Indonesia. Seperti layaknya KPU, Bawaslu juga memiliki jajaran di setiap tingkatan. Adapun jajaran tersebut antara lain Bawaslu Provinsi untuk tingkat Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan untuk tingkat kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan untuk tingkat Kelurahan, dan yang terbaru yang diamanahkan oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang Bawaslu telah memilki Pengawas TPS yang berada di setiap TPS. Berikut adalah beberapa Peraturan Bawaslu yang diundangkan pada Tahun 2015 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum N...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kompilasi Undang Undang No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG UNDANG

Assalamualaikum. Kompilasi UU 1/2015 dengan perubahannya melalui Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang Undang.  . terimakasih,.... Masukan dan comentar dan apabila ada kekeliruan dalam kompilasi ini sangat membantu. berikut kompilasi tersebut silahkan klik link dibawah ini Kompilasi UU 1 Tahun 2015 dan UU No. 8 Tahun 2015
Posting Komentar
Baca selengkapnya