Langsung ke konten utama

Kompilasi Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Untuk memudahkan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Pemantau dan Masyarakat untuk memahami Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kami telah mengompile Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dari 3 (tiga) Perubahan Undang Undang dalam satu naskah Undang Undang. Naskah tersebut dilengkapi beberapa kemudahan diantaranya:

  1. Daftar Isi
  2. Kami tidak membuang “Pembukaan dan penutup” dari ketiga Undang-Undang tersebut, karena didalamnya terkandung alasan diterbitkannya masing masing Undang-Undang dan identitas dari Undang-Undang tersebut.
  3. penjelasan Pasal per Pasal, penulis satukan dalam halaman yang sama dengan Pasal yang dijelaskan, yang memuat penjelasan pada perubahan terakhir atau yang masih berlaku
  4. Informasi lain, terkait Pasal tersebut. 
  5. Identifikasi perubahan.
BERMINAT?? 

Label:

Komentar

asyabi mengatakan…
Saya berminat buku " Undang undang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bdalam satu naskah
6 Januari 2020 pukul 17.59
asyabi mengatakan…
Saya berminat buku " Undang undang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bdalam satu naskah
6 Januari 2020 pukul 18.00
Pemilih Tahu Demokrasi Maju mengatakan…
Mohon maaf pak, ini saya baru aktif kembali.

untuk Kompilasi tersebut sudah habis dan tidak kami cetak kembali
29 Januari 2021 pukul 01.35
Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemutakhiran Daftar Pemilih dalam Pemilu Legislatif

Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Legislatif oleh: Lesmana [1] A.      Pendahuluan Pemilihan Umum yang disebut sebut sebagai pesta demokrasi adalah sarana rakyat untuk ikut serta dalam menentukan  perjalanan Negara Republik Indonesia. Karena dengan Pemilu, rakyat dapat memilih wakilnya sebagai orang yang akan menyuarakan kepentingannya di dalam Lembaga Legislatif sebagai lembaga Perwakilan. Namun demikian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh WNI untuk dapat menggunakan hak pilihnya yakni : [2] 1.       Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 2.       Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh Penyelenggara Pemilu dalam Daftar Pemilih. Daftar Pemilihan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah Pemutakhiran Daftar  Pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota...
2 komentar
Baca selengkapnya

RUU Pemda Disetujui DPR

Paripurna DPR Setujui Revisi UU Pilkada dan RUU Pemda Menjadi UU 17-02-2015 /  PARIPURNA Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/2) menyetujui revisi UU Pilkada dan UU Pemda menjadi UU. “Kami ingin menanyakan kepada siding dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pilkada, dan RUU tentang Perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang,?” tanya pimpinan Rapat Paripurna Wakil Ketua DPR Fadli Zon “Setuju…,” jawab anggota dewan, dan palu diketuk. Sebelumnya, dalan laporannya dihadapan sidang Rapat Paripurna, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menjelaskan, terhadap RUU tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pilkada, dalam pembicaraan Tk I di Komisi II dicapai beberapa hal, diantaranya, terkait pemilihan secara berpasangan, Komisi II dan DPR berhasil memutuskan bahwa pengajuan dilakukan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Tahun 2015

Salah satu penyelenggara Pemilu selain KPU adalah Badan Pengawas Pemilu, atau yang biasa disebut dengan Bawaslu. Merupakan lembaga yang diamanahkan oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum di Seluruh Indonesia. Seperti layaknya KPU, Bawaslu juga memiliki jajaran di setiap tingkatan. Adapun jajaran tersebut antara lain Bawaslu Provinsi untuk tingkat Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan untuk tingkat kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan untuk tingkat Kelurahan, dan yang terbaru yang diamanahkan oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang Bawaslu telah memilki Pengawas TPS yang berada di setiap TPS. Berikut adalah beberapa Peraturan Bawaslu yang diundangkan pada Tahun 2015 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum N...
Posting Komentar
Baca selengkapnya